Teori Implementasi Kebijakan Grindle Part 4

Menurut Grindle, isi kebijakan dan kegiatan adalah faktor penting dalam memilih hasil dari inisiatif implementasi. Tapi menyerupai banyak rujukan di atas menunjukkan, dan menyerupai yang terlihat pada gambar konten, kebijakan atau kegiatan sering adalah faktor penting sebab potensi atau imbas faktual mungkin berada pada pengaturan sosial, politik, dan ekonomi yang didiberikan. Oleh sebab itu, perlu mempertimbangkan konteks atau lingkungan di mana tindakan administratif dicapai. Sering, tujuan bintang film akan berada dalam konflik pribadi dengan satu sama lain dan hasil dari konflik ini dan akibatnya, siapa menerima apa, akan ditentukan oleh strategi, sumber daya, dan posisi kekuasaan masing-masing bintang film yang terlibat.

Apa yang diimplementasikan mungkin adalah hasil dari kalkulasi politik kepentingan dan kelompok bersaing untuk sumber daya yang langka, respon dari pejabat pelaksana, dan tindakan elit politik, tiruana diberinteraksi dalam konteks kelembagaan yang didiberikan. Analisis pelaksanaan kegiatan khusus untuk itu sanggup diartikan menilai "daya kemampuan" aktor, kepentingan mereka dan taktik untuk mencapainya, dan karakteristik rezim di mana mereka diberinteraksi. Hal ini pada gilirannya sanggup mempergampang evaluasi potensi untuk mencapai kebijakan dan tujuan program. Bagaimana tujuan tersebut dicapai, berdasarkan Grindle (1980: 13) :

In achieving such goals officials face two subordinate problems that highlight the interaction of kegiatan environment and kegiatan administration. First, officials must address the problem of how to achieve compliance with the ends enunciated in the policy.

Menurut Grindle, dalam mencapai suatu tujuan para pejabat dihadapi dua problem yang menyoroti interaksi lingkungan kegiatan dan manajemen program. Pertama, pejabat harus mengatasi problem bagaimana untuk mencapai kepatuhan kebijakan. Mereka harus, misalnya, memperoleh pemberian dari elit politik, dan kepatuhan instansi pelaksana, pembebanan birokrasi dengan pelaksanaan program-program dari elit politik tingkat yang lebih rendah, dan peserta manfaat. Mereka harus mengubah oposisi dari mereka yang mungkin dirugikan oleh kegiatan ke penerimaan mereka, dan mereka harus menjaga mereka yang dikecualikan, tetapi yang ingin memperoleh manfaat, dari menghancurkan mereka.

Pemunculan semacam ini bisa berarti kepatuhan tawar-menawar, akomodasi, dan sekali lagi, konflik yang cukup besar. Namun, jikalau tujuan kebijakan secara keseluruhan untuk diwujudkan, sumber daya ditransaksikan guna memperoleh kepatuhan yang dilarang membahayakan imbas kekhususan program. Untuk itu tentu diharapkan pemahaman terhadap dimensi lain permasalahan kebijakan, yang berdasarkan Grindle (1980:13) :

The other side of the problem of achieving policy and kegiatan goals within a specific environment is that of responsiveness. Ideally, public institutions such as bureaucratic must be responsive to the needs of those they are intended to benefit in order to serve them most adequately. In addition, without a considerable amount of responsiveness during implementation, public officials are deprived of information to evaluate kegiatan achievement and of support may mean that policy goals are not achieved because of the intervention of the same individuals or groups, either in order to acquire specific types of goods and services in greater amounts or to obstruct the accomplishment of particular programs that may not be accepted by them as beneficial.